Mendengar dan membaca berita itu, muncul beberapa komentar. Pertama, Kapolres Puncak Jaya, AKBP Marcelis mengatakan bahwa pelakunya adalah kelompok binaan[1].
Kedua, Ketua DPRP, Deer Tabuni, mempertanyakan 100 orang anggota TPN/OPM yang menurut Bupati Puncak Jaya telah turun gunung dan telah disiapkan lapangan kerja sebagai Satpol PP. Ia menilai ini adalah bentuk kekecewaan mereka (TPN-OPM) karena mereka ini yang selalu bicara ideologi bukan untuk cari makan.
Komentar lainnya yang menarik adalah "rakyat dijadikan proyek untuk mencari uang. Ketika tidak ada masalah tidak ada uang, nanti ada masalah baru ada uang." [2] Komentar ini memberitahukan kita bahwa: 1) Bupati Puncak Jaya melakukan pembohongan publik tentang turunnya 100 orang anggota TNP/OPM itu; 2) di Papua ada sebuah lakon yang dimainkan kelompok tertentu di mana rakyat kecil selalu dijadikan obyek untuk mengisi pundi-pundi kosong mereka.
Ketiga, ketua MRP, Timotius Murib, menilai ada keanehan dalam peristiwa ini. Keanehan itu terlihat dengan polisi yang berpatroli tanpa membawa senjata. Ia menilai bahwa ada unsur kesengajaan di sini. "Oknum Polisi itu sengaja meninggalkan senjatanya, supaya berpindah ke tangan pelaku, selanjutnya Polisi dapat mengejar terhadap pelaku-pelakunya."
Entah dipengaruh miras sehingga tidak waspada atau tidak mereka tahu bahwa daerah itu rawan konflik sehingga harus selalu dalam siaga, tapi anehnya itu tidak terjadi.[3]
Keempat, Sekjen AMPTPI, Markus Haluk, berpendapat bahwa TPN/OPM melakukan aksi ini untuk menunjukkan eksistensi mereka sebab telah ada kabar sebelumnya bahwa 100 orang telah turun gunung. Oleh sebab itu, Markus meminta supaya Bupati Puncak Jaya, Hanock Ibo, meminta maaf kepada Goliat Tabuni dan Rakyat Papua.
Ia juga menyarankan supaya pemerintah membuka diri untuk dialog sebagai jalan damai dalam menyelesaikan konflik di Papua[4].
Dari semua komentar di atas yang mesti disoroti adalah pengakuan dari Kapolres Puncak Jaya.
Barangkali ini pengakuan pertama dari pejabat negara/kepolisian bahwa pelakunya kelompok binaan. Sebab; pertama, sepanjang ini jika ada peristiwa yang sama (penembakan) yang selalu disampaikan oleh negara yakni kepolisian bahwa pelakunya adalah kelompok sipil bersenjata, OTK, dll. Kelompok-kelompok ini pun tak pernah dibuka identitasnya oleh aparat keamanan, sehingga selalu mengambang.
Kedua, pengakuan ini sebenarnya juga melegitimasi desas-desus yang lama berkembang dalam masyarakat Papua bahwa ada kelompok binaan yang membuat Papua tidak aman.
Jika itu kelompok binaan, siapa mereka? dan siapa bosnya? Ini perlu ditelusuri dan dibuktikan.
Namun, dengan pengakuan ini kita tahu bahwa ada kelompok binaan di Puncak Jaya dan barangkali di seluruh tanah Papua yang bisa dipakai kapan saja demi kepentingan pihak-pihak tertentu. Termasuk semua penembakan di area PT Freeport Indonesia yang terjadi selama ini yang pelakunya tidak pernah diungkap.
Terlepas dari semua itu, tentu semua kita menginginkan damai tercipta di tanah Papua. Itu terlihat dengan statement Papua Tanah Damai, Kasih dan Damai itu Indah, dll, yang dikeluarkan dan dipajang oleh semua unsur masyarakat, gereja dan penguasa di Tanah Papua.
Kita bahkan telah disuguhi dengan kotbah-kotbah damai di masa raya Natal tahun 2013. Tapi rupanya semua itu belum berwujud. Dalam realitas, kita masih melihat ketidakdamaian. Perampasan senjata dan penembakan itu terjadi lantaran belum ada damai dalam diri manusia. Sebab masih ada sakit yang belum tersembuhkan yang berpengaruh ke situasi sosial. Damai itu bisa tercipta tatkala inti persoalan dibereskan.
Damai tak akan terjadi di Papua, jika masih terdengar bunyi letupan senjata. Jika masih ada korban berjatuhan. Jika corong-corong demokrasi disumbat dengan paksa. Jika pendekatan kesejahteraan masih menjadi prioritas pemerintah dalam menyelesaikan konflik.
Jika masih ada praktek kekerasan, stigma dan teror. Jika kepentingan pribadi dan kelompok menjadi prioritas dibanding kepentingan umum atau rakyat. Jika rakyat dipaksa untuk menerima pemekaran Kabupaten/Kota dan Provinsi yang bukan keinginan luhur rakyat. Jika hanya doa yang terucap tanpa tindakan.
Ketika TPN OPM beraksi atau rakyat berteriak di jalan, sesungguhnya mereka mengingatkan kita bahwa masih ada proyek damai yang harus dikerjakan di tahun ini.
Lalu bagaimana kita mengerjakannya?
Untuk mencapai itu, TPN OPM, TNI POLRI dan kelompok binaan harus meletakkan senjata. Pemerintah dan TNI/Polri harus menghentikan manuver politik dengan pendekatan kesejahteraan dan pembangunan. Pemerintah Provinsi mesti menghentikan Otsus Plusnya yang tidak direstui rakyat. Para tahanan politik dibebaskan tanpa syarat.
Lalu semua duduk bersama berdialog atau berunding satu meja. Tentunya, dengan menghadirkan pihak ketiga yang netral seperti usulan rakyat Papua yang telah lama menjadi korban.
Dalam keluarga, kotbah damai yang diterima di Natal 2013 mesti bisa didiskusikan lebih mendalam. Agar keluarga bisa menjadi agen pembawa damai dalam konteks kita di tanah Papua.
Jika ini tidak dilakukan, konflik tak akan berakhir. Darah akan terus tertumpah. Rakyat akan terus protes dengan cara mereka. Keluarga-keluarga akan terus berantakan dan terus saja dirundung kesedihan. Damai yang dirindukan akan semakin menjauh. Maka yang akan tinggal hanyalah impian damai dan kesejahteraan yang tak berwujudnyata. Semoga syaloom itu tiba segera melalui small action kita!
[1] http://tabloidjubi.com/2014/01/06/pelaku-penyerangak-pos-polisi-kulirik-adalah-binaan-kata-kapolres-puncak-jaya/
[2] http://tabloidjubi.com/2014/01/06/ketua-dprp-jadi-opm-mana-yang-dulu-turun-gunung/
[3] http://www.bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/halaman-utama/item/11955-opm-rampas-senjata-murni-kelalaian-polri
[4] http://tabloidjubi.com/2014/01/07/markus-haluk-opm-rampas-senjata-tunjukan-eksistensi/
Naftali Edoway adalah Pemerhati masalah sospol di tanah Papua Barat.
0 komentar:
Posting Komentar