2014 Sekutu AS Masih Genggam Papua Barat

West Papua ( CAJ )

Tahun 2013 telah usai, hiruk dan pikuk persoalan sosial seputar Tanah Papua (bagian barat), kini kita memasuki tahun 2014. Apa saja yang timbul ke permukaan di tahun sebelumnya, kerap menjejar layar para awak media tanah air. Sementara 2014, masih misteri. Namun, aspek kebijakan ke Papua, tidak semuanya berubah di era 2014. Sebagian persoalan Papua tak jauh beda dengan seluruh Indonesia. Masalah kedaulatan, suatu persoalan kekinian kita semua.
Bedanya, Papua terus dilimuti hegemoni "dinasti internasionalisasi", sejak kehadiran AS dan sekutunya ke Papua, melibatkan kebijakan luar negeri yang akhirnya menistakan masalah akut bagi Tanah Papua. Para bandit ini mengelurkan berbagai regulasi seperti kontrak karya freeport, proses pepera, operasi militer (DOM) dan otonomi khusus.
Masih ada agenda lanjutan paska 2013. Sebut saja penerapan otsus, operasi militer yang kerap digelar di sejumlah titik rawan, sampai persoalan seputar freeport. Adanya korban sipil, tumpang tindih birokrasi, pertanggungjawaban negara terkait hegemoni tambang. Otsus Papua menjadikan negri ini sebagai ladang eksploitasi, kran bagi pembukaan akses pertambangan asing yang meningkat. Sementara operasi militer, melebarkan benih kebencian terhadap Indoneisa.
Riwayat Papua 2013
Adanya pemusnahan sistematik memicu genosida, pada 2013 silam, menuai keprihatinan dari berbagai pihak. Noam Chomsky menyebut genosida Papua Karena Skandal Negara Barat. Negara-negara barat mengamini penindasan karena ingin keruk alam Papua, Kata Noam Chomsky, Dalam sebuah wawancara yang muncul di YouTube, dengan judul, Noam Chomsky On West Papua Indepencence. Profesor emeritus Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat, itu menyebut genosida sedang terjadi di Papua.
Kemudian, ada Sidang Tahunan Perserikatan Bangsa Bangsa, 28 September 2013, ketika perdana menteri Vanuatu, Moana Karkas Kalosil, mengajak debat forum Majelis Tinggi PBB. Hari ini, Vanuatu meminta PBB untuk menunjuk seorang Wakil Khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia di propinsi Papua Indonesia, dan status politik mereka. Pidato dari salah satu negara di Pasifik tersebut oleh Perdana Menteri telah menyatakan bahwa Papua Barat telah secara konsisten membantah pengakuan PBB (terkait hasil PEPERA). “Bagaimana kita kemudian mengabaikan ratusan ribu orang Papua Barat yang telah secara brutal dipukuli dan dibunuh? Hal ini mengemuka pada Forum PBB 2013, oleh Perdana Menteri Vanuatu, Moana Karkas Kalosil, dia menyatakan Rakyat Papua Barat masih terikat oleh kehendak dari imperialisme dan kolonialisme, sehingga kita (negara anggota PBB) tidak bisa terus menyangkal hak-hak mereka, sehingga saya sebut pada upaya kita bersama untuk mendukung perjuangan mereka.
Orang-orang Papua Barat berharap kepada PBB sebagai harapan tertinggi. Jelas dari banyak catatan sejarah bahwa orang Melanesia Papua Barat adalah kambing hitam politik perang dingin dan dikorbankan untuk memuaskan nafsu makan untuk sumber daya alam yang memiliki negara ini, hari ini mereka masih menjadi korban ketidaktahuan PBB, Ucapan Pidato Mr Kalosil.
Lembaha HAM di Hongkong baru-baru ini mengeluarkan daftar pembantaian orang Papua di seputar pegunungan tengah, masa dimana Freeport sudah teken kontrak dengan Suharto. Tragedi Jila, Bama, Wamena dan seterusnya, oleh AHRC, operasi tersebut dibantu oleh Negara Australia. AHRC bilang pemerintah Indonesia harus minta maaf kepada Rakyat Papua. Laporan tersebut mengungkapkan puluhan ribu penduduk sipil terbunuh.
Marty Natalegawa menjawab pertanyaan Natalia Santi dari Tempo, dalam wawancara terbatas di Jakarta, Jumat sore, 20 Desember 2013. “Kenyataannya, perkembangan dalam beberapa tahun terakhir dari dimensi luar negeri jauh lebih terkelola dibandingkan di masa lalu. Pihak yang meragukan tidak ada di tingkat negara, kecuali satu, yaitu Vanuatu. Itu pun karena masalah politik domestik mereka”.
Masih seputar persoalan di tahun 2013, tentunya soal freeport Papua. Pada periode sekarang, negosiasi alot antara pemerintah Indonesia dengan PT.Freeport Indonesia, belum mencapai kesepakatan. Walaupun akhirnya kementerian terkait lunak kepada Freeport ingin penundaan divestasi (smelter) hingga 5 tahun, disaat rakyat mendesak pemerintah patuh dengan UU N0.4 Tahun 2009.
Urusan aspirasi penyelesaian masalah Papua tetap menjadi alat penyelesaian masalah Papua yang tahun 2013 belum terwujud. Aplikasi Papua pada Forum Melanesian Spearhead Groub, Permintaan Misi Khusus dari PBB ke Papua oleh negara Vanuatu, mungkinkah akan bertambah negara pendukung Papua pada tahun 2014 ini? Segala upaya dukungan kepada Papua akan menjurus pada penyelesaian masalah.
Pertarungan keduanya (perusahaan dengan negara), sejarahnya menimbulkan tragedi kemanusiaan. Periode jelang habisnya kontrak I masuk kontrak karya ke-II hendak di teken, operasi militer digencarkan di daerah freeport dengan tuduhan GPK. Sekarang, penembakan di areal freeport kembali memuncak. Curiganya, gangguan keamanan berujung pada kelalaian dua pihak, pasal 19 ayat 1 tentang Force Majeure.
2014 Tak Jauh Beda dengan 2013
Ya, masih seputar persoalan; otsus, freeport, kekerasan militer, tuntutan kemerdekaan dan kampanye masalah Papua di luar negeri. Akankan momentum 2013 yang dicatat diatas berulang lagi. Dimana salah satu unit otsus, UP4B habis di tahun 2014, segudang usulannya soal Papua seperti infranstruktur terus mendapat tantangan untuk diaplikasikan. Belum lagi konpensasi smelter kepada freeport yang jatuh tempo 12 Januari 2014. Apakah kubu pemerintah Indonesia akan melunak kepada permintaan perusahaan atau tetap teguh dengan implementasu UU Minerba? Tentunya pemerintah terima tawaran dari perusahaan tambang yang sudah siap bangun smelter.
Sebelum tutup tahun 2013, kepolisian daerah Papua belum mampu menuntaskan aktor penembakan mobil milik freeport. Lagi, mile 39-42, titik anker nan misteri. Polda Papua sebut kelompok tersebut adalah Orang tak dikenal (OTK), yang bermarkas di kali kopi. Sementara si Densusus yang beraksi di daerah Jawa menyebutkan bahwa orang yang mereka grebek itu sebagai teroris. Tongkat komando pun melayang. Kapolri Sutarman turun lapangan pimpin anak buahnya disaat petinggi negara lainnya merayakan malam tahun baru dari pangung-panggung ibu kota. Sementara Kapolda Papua-Tito Carnavian menegaskan, pihaknya telah mengidentifikasi ada dua kelompok OTK di areal freeport. Menurutnya, ada kelompok atas di mile 68-71.
Pemberantasan orang-orang bersenjata dari negara, disatu sisi, telah ada detasemen anti teror. Dibekali pula dengan pelatihan dan peralatan canggih dari Amerika Serikat pula. Sayang, alat penjaga keamanan rakyat cenderung diperuntukan bagi kemanan perusahaan, dan operasi sandi negara yang bertujuan tertentu suatu hal ihwal.
Seperti diketahui, dalam menangani OTK seputar freeport pun, pernyataan kabur bertaburan di media. Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian, mengklaim anggota TNI dan Polri sama sekali tidak terlibat dalam aksi penembakan tersebut. “Sudah terdeteksi, 100 persen tidak ada anggota TNI maupun Polri yang terlibat,” katanya. Motif kelompok bawah melakukan serangkain aksi penembakan, kata Kapolda, hingga kini masih misterius “alias” kabur. “Belum diketahui secara pasti apa motif mereka melakukan penembakan,’’singkatnya.
Sempat bersembunyi beberapa hari sejak melakukan aksi penembakan di jalan tambang Mil 41-42 dan pembakaran mobil dump truk di Tanggul Timur, Jumat (27/12/2013) lalu, kelompok bersenjata tak dikenal ini kembali beraksi Senin (30/12/2013) siang tadi. “Kami sempat melihat seseorang lari ke arah Kali Kabur (pelaku yang disebut OTK seputar areal Freeport), tapi tidak berani menembak karena orang tersebut terlihat tidak membawa senjata,” ungkap salah seorang personel.
Kontributor Kompas TV-Alfian melansir, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kepolisian Daerah Papua, AKBP Sulistio Pudjo mengatakan penembakan terhadap mobil LWB dengan nomor lambung 01- 4837 terjadi sekitar pukul 13.50 WIT. Sulistio menjelaskan, Mobil Patroli Security Freeport (SRM) yang dikemudikan Boyke Watuna, ditembak di mil 41, antara Pos Rute Pengamanan Umum (RPU) 3 dan 4 dari arah hutan Kali Kopi di kiri jalan tambang saat melakukan patroli dari Mil 50 menuju Mil 40. Tim gabungan dari anggota Brimob Detasemen B Timika bersama Yonif 754/ENK yang melakukan pengejaran ke arah Kali Kopi dan Kali Kabur hanya menemukan jejak berupa patahan dahan yang masih baru.
Tahun 2014 terus meneruskan apa yang telah ada pada 2013. Keramatnya proyek kantibmas, keramatnya OTK sepanjang daerah Mimika. Begitu juga dengan keramatnya pertambangan raksasa asing yang bercokol, pemerintah segera merevisi aturan pertambangan demi memenuhi kepala keras para perusahaan. Dengan berbagai dalil, alasan dan argumentasi, lagi, pemerintah melanggar UU negara demi “sang Asing”
Kartografis masalah Papua tak bergeser 90 derajad, karena masih memainkan aspek agenda kapitalisasi Papua Barat, kerap menjadikan lahan eksploitatif secara fisik dengan mengeruk kekayaan alam Papua, menistakan benih kehancuran sepanjang masa, tahun 2014 kondisi Papua harus berubah. Ganti rezim AS, Keluarkan Rezim AS, dari Papua. Tanamkan wujud cita-cita keadilan sosial bagi segenap warga negara.
Dari berbagai sumber dan kompasiana.com/arki.papua

Sumber Berita: www.rplasa.com http://rplasa.com/berita-2014-sekutu-as-masih-genggam-papua-barat.html#.UuL1H0WV1Ls.facebook#ixzz2rT4GPeBm