Refleksi hari HAM, 10 Desember 2013: HAM dalam Ekosob dan Lingkungan di Tanah Papua

Ilustrasi Foto Kongres III Papua Barat  ( CAJ )

TIDAK terasa orang Papua hidup dalam kekerasan negara secara sistematis, terstruktur selama lebih dari 50 tahun (1963-2013). Kekerasan itu terjadi baik dalam skala besar dan skala kecil. Mulai dari pembunuhan tokoh sentral sampai pada pembunuhan masyarakat kecil. Kekerasan disebutkan di atas adalah kekerasan yang sifatnya pelanggaran HAM atau yang langsung menyentuh manusianya. Pada saat yang sama pelanggaran hak atas ekonomi, politik, pendidikan dan kesehatan pun terjadi di Papua.
Indikatornya dapat dilihat pada bidang ekonomi telah terjadi pengambilalihan hak pengelolahan hutan oleh pengusaha bermodal besar. Hal itu terlihat misalnya pengusaha kayu di Papua bukan milik OAP (Orang Asli Papua). OAP justru menjadi pengumpul kayu “Somel alias pengumpul sampah kayu”. Kondisi riil itu terlihat di hampir seluruh pengelolahan kayu di Jayapura. Penguasaan pasar (pemilik losmen-losmen pasar) di seluruh Papua didominasi oleh kelompok non Papua. Kondisi riil itu bisa di lihat misalnya di  Pasar Yotefa, Hamadi dan Sentani. Orang Papua menjual hasil bumi (seperti pinang) di pinggiran took-toko besar di Papua yang adalah pemilik Non Papua. Bidang warisan budaya lokal, misalnya Noken dan Koteka sebagian besar dijual oleh Non Papua.
Hak politik dalam jabatan wakil bupati misalnya beberapa kabupaten diisi oleh orang non Papua. Di DPRP dan DPRD juga masih terlihat keterwakilan OAP tidak banyak terlihat, misalnya di Keerom dan Merauke. Hal ini tentu sangat kontras bahwa belum ada satu orang Papua yang menjadi anggota dewan di DPRD Sumatra Utara, Jawa Barat, JawaTimur, di Ujung Pandang dan daerah lainnya.
Kerusakan lingkungan misalnya banyak terjadi pada pengembangan kota terutama dalam pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan rumah toko (ruka). Kondisi seperti ini misalnya terlihat pada pembongkaran jalan Sentani-Abe, pembangunan ruko pada ruas-ruas jalan Abe-Waena, Tanah Hitam dan Entrop. Kemudian menjadi pertanyaan, apakah ini yang dinamakan “pembangunan”.
Dalam pendidikan misalnya, banyak perguruan tinggi swasta berdiri tetapi kualitas anak didik masih sangat rendah. Hal ini juga dipicu akibat banyak pemekaran wilayah, guru-guru ditarik ke dinas-dinas sehingga di pedalaman satu guru menangani satu sekolah, lalu anak-anak yang diluluskan dari sekolah-sekolah itu tanpa dibekali pengetahuan yang bermutu.
Dalam kondisi memarjinalisasikan orang Papua, yang terus berlangsung seperti hari ini, dialog Jakarta-Papua menjadi kebutuhan mendesak. Sebelum hal-hal terburuk yang tidak dipikirkan Indonesia dan yang tidak dipikirkan oleh orang Papua terjadi di Papua. Karena zaman terus berubah, era keterbukaan terus memperlihatkan kondisi riil sedang terjadi di Papua. 

 Oleh Pares L.Wenda *